DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh, Muhammad Iqbal atau yang akrab disapa Iqbal Piyeung, menyerukan langkah tegas terhadap tiga produsen Minyakita yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengisian kemasan minyak goreng.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menilai kondisi Aceh di usia 19 tahun perdamaian menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek keamanan masyarakat. Khairil menekankan pentingnya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam KontraS Aceh, Yayasan PASKA Aceh, Asia Justice and Rights (AJAR), Lembaga Studi Demokrasi dan Perdamaian, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia dan Tim Klarifikasi Sejarah Independen menyesalkan adanya upaya pengabaian penemuan tulang belulang manusia dalam pembangunan living park di atas reruntuhan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - "Tiap malam melakukan perbuatan yang cukup, antara lain yang saya rasakan sendiri, pemandangan yang luar biasa, sehingga tubuh saya cacat, dan mata kaki saya bolong, punggung saya masih ada bekasnya, saya juga dipukul dengan besi... oleh M. Kaki saya ditindih dengan balok oleh Komandan [Kopassus] P dan mengakibatkan putusnya urat. Saya ditelanjangi, disetrum, dipadukan antara alat vital dengan telinga, tidak begitu terasa dipadukan dengan mata, dipadukan di mulut dan di sebelah atas rasa sakit..." itulah salah satu kesaksian penyiksaan dari seorang guru agama dalam laporan temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Laporan ini dimuat dalam bentuk buku setebal 232 halaman berjudul Peulara Damèe atau Merawat Perdamaian.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna untuk meresmikan peluncuran Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di ruang sidang istimewa DPRA, Selasa (12/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terungkapnya kasus dugaan korupsi berupa SPPD fiktif yang dilakukan berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya menimbulkan sengkarut hukum di hadapan publik Aceh. 

Kasus SPPD fiktif ini melibatkan sebanyak 58 orang yang terdiri dari 7 Komisioner KKR Aceh, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 orang Pokja. Dalam SPPD itu, disebutkan mereka melakukan perjalanan dinas sebanyak 51 kali dalam jangka waktu Februari-Desember 2022 ke 14 Kabupaten/Kota di Aceh serta 4 kali ke penugasan ke Jakarta dan sekali ke Bali. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil untuk penguatan kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh meminta DPRA untuk memberhentikan para komisioner saat ini yang diduga terlibat dalam korupsi. 

Pernyataan ini disampaikan dalam rekomendasi masyarakat sipil Aceh yang kemudian dibacakan saat konferensi pers di Banda Aceh.

"Kami mendesak DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan tersebut," kata Staf LBH Banda Aceh Maulidin, di Banda Aceh, Senin (19/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menawarkan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu di Belanda, pulang ke Indonesia. Pemerintah akan memberi kemudahan. 

Ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat berdialog dengan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas dan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri. Dialog berlangsung di Kedutaan Besar Ri di Den Haag, Belanda. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut akan lakukan kunjungan kerja dengan berbagai negara di kawasan Eropa dan Korea. Ia akan melakukan sejumlah kerja sama di bidang keamanan.

“Jadi besok saya akan ke Turki untuk kerja sama keamanan,” ujar Mahfud di Jakarta, Senin (21/8/2023).

Mahfud mengungkapkan ia juga akan langsung bertandang ke Amsterdam dan Ceko untuk menemui para korban pelanggaran HAM berat. Mahfud menyebut dalam kunjungannya tersebut untuk memberitahu hak-hak korban secara konstitusional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menandatangani Naskah kerjasama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI di Kantor KKR Aceh di Kuta Alam Banda Aceh, Selasa (15/8/2023). 

Rombongan dari KND langsung dihadiri oleh Ketua Komisioner KND Ibu Dante Rigmalia, dan Bapak Komisioner Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero beserta staf. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan pemeriksaan terhadap 106 orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh, terkait dengan tiga kasus yang diakui oleh pemerintah dalam proses penyelesaian secara nonyudisial.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady menyatakan bahwa seluruh korban telah menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejak tahun 2013 hingga 2020, yang terkait dengan tiga kasus pelanggaran HAM berat yang saat ini diakui oleh pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Saifuddin Bantasyam mempertanyakan kelanjutan dari Program Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia yang dilaksanakan di kawasan Rumoh Geudong, Desa Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie (27/7/2023) lalu.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa dalam kerja sama ke depan, Indonesia akan mendapatkan sejumlah kemudahan akses Visa untuk mengunjungi Negeri Kanguru itu. Pertama, dia menyebut Indonesia juga akan mendapatkan akses ke Visa bisnis yang diperpanjang dari tiga hingga menjadi lima tahun. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya penyelesaian non-yudisial bagi masyarakat yang terdampak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Provinsi Aceh.

Sebanyak 31 unit rumah telah dibangun dan diperbaiki oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung proses pemulihan dan pemulihan trauma bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindaklanjuti mandat Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia, dengan menyediakan beasiswa pendidikan bagi korban dan keluarga korban. Presiden melakukan peluncuran program yang ditujukan bagi 12 lokasi peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia, di Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Setau saya, satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang paling sering mengunjungi Aceh adalah Joko Widodo. Disamping Pak SBY yang memiliki kontribusi besar untuk perdamaian Aceh. Walaupun kalah, Jokowi tetap menjadikan Aceh sebagai perhatian dan prioritas. Padahal, pendukung Jokowi di Aceh saat Pilpres 2019 banyak yang tiarap karena stigma negatif, bahkan dikafir-kafirkan dan hasilnya Jokowi kalah telak.  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, mengatakan bahwa hal terpenting dari pemulihan pelanggaran HAM berat adalah keadilan, sehingga berdampak terhadap kegiatan pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo tiba di Lokasi Rumoh Geudong, Selasa (27/6/2023) untuk meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi, Jokowi bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Provinsi Aceh untuk kunjungan kerja hari ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meluncurkan (Kick-Off) pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menegaskan, jika dilihat dari lahirnya Undang-undang HAM dan UU Pengadilan HAM, hingga pelaksanaan non yudisial pelanggaran HAM berat di Aceh, maka upaya ini termasuk cepat.